Wahai para teknisi dan hacker di Asean, Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah asap?

Artikel ini pertama kali ditulis dalam Bahasa Inggris dan dimuat pada bulan Juni tahun 2013. Mengingat kejadian ini berulang setiap tahun dan saat ini tengah berlangsung  kami memutuskan untuk menerbitkan kembali terutama untuk pembaca kami di Indonesia.

  • Memanfaatkan kekuatan media sosial dan crowdsourcing untuk mengambil tindakan
  • Komunitas teknologi  bisa menjadi pelopor 

Wahai para teknisi dan hacker di Asean, Apa yang bisa kalian lakukan untuk mengatasi masalah asap?TAHUN ini untuk kesekian kali kita harus terimbas oleh asap yang datang dari Jakarta. Di situasi seperti ini, masyarakat Asia Tenggara, harus mengelus dada karena frustasi dan bertanya-tanya apa  yang sudah dilakukan pemerintah mereka dalam menanggulangi masalah asap?
 
Di sisi lain, para pemimpin politik menutup mata dan telinga mereka seolah-olah mereka tidak tahu apa yang sedang dihadapi.
 
Di Malaysia dan Singapura, para pemimpin mengeluh bahwa mereka tidak dapat bertindak terhadap perusahaan perkebunan mereka  yang dianggap sebagai penyebab kebakaran dengan alasan masalah kedaulatan Indonesia . Indonesia sendiri  mengatakan masyarakat dari kedua negara tersebut seharusnya tidak mengeluh karena perusahaan-perusahaan yang menyebabkan kebakaran dan asap itu miliki Malaysia dan Singapura.
 
Ini seperti lingkaran setan dimana masing-masing pihak saling menyalahkan. Pertemuan tingkat menteri Asean dilakukan setiap tahun tapi tetap saja tidak ada penyelesaian yang berarti untuk mengatasi persoalan asap ini meski pun jutaan dollar terus hilang setiap tahunnya di sektor pariwisata dan bisnis yang terganggu akibat asap.
 
Belum lagi puluhan juta dollar yang harus dikeluarkan oleh pemerintah ketiga negara: Indonesia, Singapura dan Malaysia, untuk mengatasi sistem kesehatan rakyatnya akibat asap. Faktanya, tetap saja orang-orang yang terimbas asap terancam jiwanya setiap saat.
 
Masalah asap yang terjadi setiap tahun ini membuktikan bahwa kebijakan Asean tidak hanya “tidak saling mengintervensi” tapi juga “tidak saling bekerja sama.”
 
Jadi tidak usah malu dengan kenyataan bahwa ketiga pemerintahan ketiga negara: Indonesia, Malaysia dan Singapura sebetulnya telah gagal mengatasi masalah ini.
 
Jadi apa yang sekarang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita perbuat untuk persoalan ini?
 
Baru-baru ini, ada seorang teman yang memberi kami, Digital News Asia (DNA), informasi dan data yang berasal dari  World Resources Institute (WRI). Data yang diperoleh dengan satelit ini adalah data tentang nama-nama perusahaan pemegang hak penglolaan hutan di Indonesia dimana kebakaran itu berasal.
 
Banyak sekali jumlahnya, bahkan jauh lebih banyak dari pada nama-nama telah diidentifikasi oleh Pemerintah Indonesia.
 
Teman tersebut, meskipun dia bukan ahli teknologi dan tidak terlibat dengan komunitas teknologi di wilayah Asean, akan tetapi dia mengingatkan bahwa di Amerika Serikat atau Eropa, komunitas teknologi, termasuk didalamnya hacker dan pakar media sosial, bisa mengambil tindakan atas berbagai persoalan.
 
"Saya sungguh heran mengapa tidak ada reaksi apapun dari para hacker di Asia Tenggara mengenai masalah asap, meskipun faktanya kita semua memiliki teknologi yang sama," tulisnya.
 
Dia menyarankan beberapa hal yang secara hukum memungkinkan. Saya pikir betul juga. Mengapa tidak? Kita selalu bicara tentang demokratisasi dan ‘people power’ di jejaring Internet, baik media sosial dan crowdsourcing tetapi jarang sekali kita bertindak kecuali ada dorongan dari para politisi.
 
Kabut adalah masalah  politik karena bisa mempengaruhi hidup kita semua. Memang ada orang-orang yang sudah mencoba melakukan sesuatu, tetapi sayangnya upaya mereka tidak terkoordinasi dengan baik dan biasanya sifatnya jangka pendek.
 
Untuk itu saya ingin memberikan tantang bagi komunitas teknologi di ketiga negara Asean ini: Ayo lakukan sesuatu!
 
Saya juga menyadari bahwa mereka akan baling menuding saya dan mengatakan:  “Mengapa kamu hanya menulis saja dan tidak melakukan sesuati?”
 
Ada dua alasan saya:  1) Saya tidak punya cukup waktu, bahkan  untuk melakukan kewajiban pribadi dan profesional saya, apalagi melakukan hal seperti itu; 2) Saya juga tidak cukup pandai atau mampu seperti Anda.
 
Saya punya beberapa saran. Semakin  Anda bisa melakukan seperti yang telah dilakukan oleh WRI, dan itu harus terus  dilakukan. Selain itu, ada juga hal-hal lain yang dapat Anda lakukan. Saya sendiri akan menggunakan konteks Malaysia, tetapi bisa berlaku di tempat lain.
 
Pertama, cari informasi dari teman-teman di Indonesia tentang nama-nama direksi perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan. Biasanya data ini bisa diakses secara bebas terutama untuk perusahaan yang sudah go publik. Jangan lupa, nama perusahaan lain yang terkait dengan mereka.
 
Lihat juga apakah mereka memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. Ini penting karena banyak kecurigaan bahwa tidak adanya tindakan yang berarti untuk mengatasi masalah asap yang sudah berlangsung selama 15 tahun ini karena adanya keterkaitan antara pemilik perusahaan dan partai politik.
 
Setelah cukup bukti, Anda bisa sebutkan sekaligus mempermalukan mereka lewat media sosial seperti Facebook, misalnya. Sebut nama mereka, perusahaan dan partai politik yang melindungi mereka. Kalau perlu tampilkan wajah mereka di laman Facebook sehingga semua orang bisa melihat para “penjahat kemanusiaan ini.”
 
Ketiga, anda juga bisa gunakan jaringan komunitas (jika anda belum memiliki). Caranya: Ajak siapa saja yang punya koneksi atau bekerja di salah satu perusahaan yang terlibat. Siapa saja, bahkan meskipun perusahaan mereka tidak ada hubungannya akan tetapi direktur mereka yang terlibat.
 
Hal ini dilakukan untuk membuat semacam petisi yang ditujukan kepada bos mereka untuk melakukan suatu tindakan.
 
Anda mungkin punya sepupu yang bekerja untuk Perusahaan A? Adik Anda, saudara ipar atau teman. Ajak juga mereka untuk memulai petisi ini.
 
Petisi yang berbunyi seperti “Tolong , hentikan tindakan yang  merugikan kesehatan, dan membahayakan kehidupan orang-orang yang kita cintai.”
 
Manfaatkan kekuatan media sosial: Pasang gambar para pelaku tersebut dan sebarkan luaskan, sehingga semua orang bisa mengenali siapa mereka.
 
Tapi, tunggu dulu … ini hanya foto para direksi perusahaan, bukan orang-orang yang melakukan pembakaran di lapangan. Apa mereka bisa sepenuhnya dimintai pertanggung jawaban? Rasanya tidak.
 
Baiklah, kalau begitu, kita pikirkan soal ini nanti saja. Sekarang kita bisa mulai dengan kampanye untuk  mendorong pemerintahan ketiga negara untuk duduk bersama dan membuat undang-undang baru yang bisa tidak hanya menuntut para pembakar liar tapi juga memasukkan klausul  ‘pihak perwakilan atau penanggung jawab’ dalam undang-undang baru ini.
 
Dalam undang-undang tentang Copyright di Malaysia, direktur sebuah perusahaan yang  terbukti menggunakan software palsu bisa dinyatakan bersalah meskipun yang melakukannya adalah orang-orang IT.
 
Memang kedengarannya seperti sebuah hukum yang keras, tapi perubahan itulah yang memaksa pemilik usaha untuk memastikan bahwa perusahaan mereka menggunaan software yang legal. Artinya mereka juga melindungi investasi mereka sekaligus diri mereka dari ancaman hukuman penjara.
 
Klausul khusus itu bisa menuntuk para direksi untuk bertanggung jawab sama seperti pembakar ilegal. Klausul itu juga bisa membuat pemilik perusahaan yang kerjanya bepergian dengan jet pribadai mereka  ke Paris atau London setiap saat, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan oleh pekerja perkebunan mereka.
 
Hal ini untuk meberi peringatan kepada mereka bahwa mereka harus menyediakan pekerja dan petani dengan alat dan perlengkapan yang sesuai kebutuhan sehingga mereka tidak melakukan pembakaran.
 
Bila ini berlaku, tidak ada alasan bagi pemerintah ketiga negara untuk ‘bertindak lamban.’ Jika ada warga negara Malaysia melakukan tindakan kejahatan di Indonesia, atau bertanggung jawab untuk orang lain yang melakukan kejahatan di Indonesia, pemerintah Malaysia dapat menggunakan perjanjian ekstradisi dengan negara tetangganya untuk menangkap pelaku tersebut.
 
Biarkan mereka mengahadapi ancaman hukuman dan yang lebih buruk adalah kemarahan publik.
 
Artikel Terkait:
 
Defeating epidemic diseases with big data
 
Tech-fuelled political awakening
 
Year 1 AS: I hope we get more Snowdens
 
Malaysian Govt spyware use unconstitutional, call for action
 
Malaysia-Philippines cyber-war claims sites on both sides
 
 
Untuk mengakses lebih banyak berita-berita teknologi serta informasi terkini, silahkan ikuti kami di TwitterLinkedIn or sukai laman kami di Facebook.

 
Keyword(s) :
 
Author Name :
 

By commenting below, you agree to abide by our ground rules.

Subscribe to SNAP
Download Digerati50 2018-2019 PDF

Digerati50 2018-2019

Get and download a digital copy of Digerati50 2018-2019