Indonesia Broadband Plan, warisan SBY yang dilanjutkan Jokowi

  • Fokus pada ekosistem perangkat, jaringan, dan aplikasi
  • Targetnya 560 kota di Indonesia terkoneksi pada 2018
Indonesia Broadband Plan, warisan SBY yang dilanjutkan Jokowi
RENCANA pembangunan Pita Lebar Indonesia atau Indonesia Broadband Plan (IBP) yang pernah dicanangkan di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2014 lalu, kembali dikejar oleh lembaga dan Kementerian terkait.
 
Di bawah kepemimpinan Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi Indonesia, visi IBP 2014-2019 ditargetkan menjadi warisan pemerintah sebelum masa kepemimpinannya berakhir.
 
Untuk menyelesaikan pembangunan IBP, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), mempercepat pembangunan ekosistem penting di dalamnya,  yaitu: Perangkat (device), jaringan (network), dan aplikasi (application).
 
Ekosistem perangkat 4G
 
Melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang mengenal Internet pertama kali dari perangkat seluler, maka pemerintah pun merasa sektor ini perlu didorong ekosistemnya.
 
“Penetrasi Internet di Indonesia sejalan dengan penetrasi perangkat ponsel pintar (smartphone) angkanya kurang lebih 28%,” jelas Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI), Alexander Rusli pada diskusi panel Connect Expo Comm Indonesia (CECI) 2015, pada 4 November.
 
“Saat penetrasi perangkat ponsel pintar meningkat, maka penetrasi Internet Indonesia juga meningkat,” sambungnya.
 
Dorongan ekosistem perangkat 4G di Indonesia dirumuskan dalam sebuah regulasi, termasuk yang mengatur rantai nilai sebuah perangkat, dengan argumen, agar Indonesia tidak semata-mata menjadi pasar perangkat saja, tapi ikut juga dalam membangun perangkat tersebut.
 
Pada Juli 2015, pemerintah telah menetapkan regulasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), maka pada 1 Januari 2017 nanti, setiap perangkat pintar yang dijual di Indonesia, harus memiliki setidaknya 30 persen komponen lokal.
 
“Sekali lagi, persepsi TKDN itu harus dilepaskan dari semata-mata hanya komponen piranti keras (hardware) saja, tapi software dan aplikasi lokal,” papar Rudiantara dalam diskusi panel yang sama.
 
“Jika ada yang ingin membangun pabrik, akan baik untuk pembukaan lapangan kerja, tapi secara jangka panjang kurang berkelanjutan, karena ujung-ujungnya Indonesia akan diperas dengan tenaga manufakturnya yang murah,” tambahnya.
 
Ia menegaskan, bahwa para produsen global bisa memilih dua jalur untuk memenuhi 30 persen TKDN, yakni hardware atau pembangunan pabrik, dan non-hardware, yang termasuk di dalamnya konsep produk, riset dan pembangunan, serta desain.
 
Ekosistem jaringan pita lebar
Indonesia Broadband Plan, warisan SBY yang dilanjutkan Jokowi  
Dari sisi network atau jaringan, pembangunan pita lebar di Indonesia, menurut Rudiantara, terbagi dua yakni fixed broadband dan mobile broadband.
 
Fixed broadband sendiri bergantung pada PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) yang hingga kini telah mengkoneksikan lebih dari 800.000 rumah tangga di tanah air dengan teknologi fiber optic.
 
Sedangkan pembangunan mobile broadband dikejar pemerintah dengan mengimplementaskan  teknologi 4G (fourth generation) secepatnya, terutama di wilayah perkotaan.
 
Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah bekerjasama dengan operator telekomunikasi Indonesia melakukan refarming frekuensi 4G ke 1800MHz.
 
“Frekuensi 900MHz karena tidak perlu refarming, maka Desember 2014 lalu sudah diimplementasikan. Tapi kita tahu bahwa ekosistemnya tidak sebagus 1800,” pungkas Rudiantara lebih lanjut.
 
Oleh karenanya pada Mei 2015 , dimulai dari Pulau Maluku di Indonesia Timur, proses refarming ke frekuensi 1800MHz dilakukan, dan ditargetkan proses ini akan selesai pada akhir tahun, sehingga operator telekomunikasi bisa memberikan layanan 4G kepada seluruh masyarakat Indonesia.
 
Lebih lanjut, pemerintah juga memiliki proyek Palapa Ring yang berambisi menghubungkan kurang lebih 560 kabupaten kota di Indonesia terhubung dalam jaringan pita lebar.
 
Menurut eksekutif Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (Detiknas), Ashwin Sasongko,  untuk mencapai visi rencana pita lebar nasional, yang perlu dikuatkan pertama kali adalah pemerintah daerah, yakni 560 kabupaten kota di Indonesia.
 
“Jika seluruh kabupaten dan kota di Indonesia terhubung dengan baik dan kuat, maka konektivitas ruang cyber secara nasional, terutama di ranah pemerintah akan kuat dengan sendirinya,” ujar Ashwin.
 
Proyek Palapa Ring menjadi kunci untuk menghubungkan pemerintah lokal, tambahnya.
 
Proyek yang berkonsep Kerjasama Swasta Pemerintah (KSP) atau Public Private Partnership antara Kemenkominfo dan operator telekomunikasi ini ditargetkan selesai pada 2018.
 
Saat ini, sekitar 60 kabupaten kota yang  sulit dimasuki operator, untuk itu pemerintah membangun jaringan fiber optic di wilayah tersebut.
 
“Jika digabungkan seluruh wilayah yang dikerjakan oleh operator dan pemerintah, maka pada 2018 nanti, seluruh kabupaten kota di Indonesia sudah resmi terhubung dengan jaringan pita lebar,” timpal Rudiantara.
 
Ekosistem aplikasi dan konten
 
Alasan pemerintah mengembangkan ekosistem konten dan aplikasi dalam rangka mencapai visi IBP 2019, menurut Rudiantara disebabkan oleh besaran nilai tambah yang dapat diraih.
 
Pengembangan aplikasi dan konten nantinya  dapat digunakan secara massal oleh pemerintah dalam penerapan e-government yang lebih aman, dan transparan.
 
“Selain dapat digunakan oleh pemerintah, tersedianya aplikasi dan konten lokal juga dapat dimaksimalkan oleh industri kesehatan digital (e-health dan m-health). Meski saat ini belum optimal, tapi potensinya besar,” tambahnya.
 
Ekosistem aplikasi ini harus berbasis internet dan menyediakan ruang untuk publik sebagai pengguna dan penikmat manfaat, serta pengawas. Dalam membangun ekosistem aplikasi ini, pemerintah  fokus pada e-commerce.
 
Peta jalan e-commerce yang sedang digarap oleh delapan kementerian dan lembaga dianggap dapat menjadi tonggak regulasi yang sekaligus dapat mendorong pertumbuhan nilai e-commerce Indonesia mencapai US$130 miliar pada tahun 2020.
 
Peta ini juga mengatur dengan rinci aspek perijinan, sertifikasi, penyediaan bantuan finansial, perpajakan, hingga keamanan transaksi.
 
Hingga saat ini, peta jalan tersebut masih belum selesai digarap, dan diharapkan bisa rampung sebelum tahun 2015 usai.
 
Artikel Terkait:
 
Tahun 2020, transaksi e-commerce Indonesia capai US$130 miliar
 
Regulasi komponen lokal ponsel pintar, membingungkan
 
Dorong pertumbuhan pengguna internet, Indonesia percepat dukungan infrastruktur
 
12 kota siap jadi kota pintar
 
 
Untuk mengakses lebih banyak berita-berita teknologi serta informasi terkini, silahkan ikuti kami di 
TwitterLinkedIn or sukai laman kami di Facebook.
 
 
Keyword(s) :
 
Author Name :
 

By commenting below, you agree to abide by our ground rules.

Subscribe to SNAP
Download Digerati50 2018-2019 PDF

Digerati50 2018-2019

Get and download a digital copy of Digerati50 2018-2019